Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia

·           Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomidan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budayanya.

·           Perkembangan demokrasi Indonesia dibagi dalam empat periode:

1.      Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer: menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai besar.

2.      Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin: banyak aspek yang menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat.

3.      Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila orde baru: merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.

4.      Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi: berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan antarlembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

·           Dalam bidang politik dan konstitusional, menutut UUD 1945, demokrasi berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara. Hak-hak asasi manusia, baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perorangan dijaminm dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari secara institusional.

·           Dalam bidang ekonomi, demokrasi berarti, kehidupak yang layak bagi semua warga negara. Mencakup:

ü  Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara.

ü  Koperasi

ü  Pengakuan atas hak milik perseorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.

ü  Peranan pemerintaan yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan, serta pelindung.

·           Kekuasaan pemerintah negara di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:

1.      Pemerintah dari rakyat (government of the people)

2.      Pemerintahan oleh rakyat (government by people)

3.      Pemerintahan untuk rakyat (government for people)

·           Secara umum dlam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu:

ü  Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

ü  Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.

ü  Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.

ü  Suatu sistem perwakilan

ü  Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Sumber:

Umbara, Raditya Panji.2014. Panduan Resmi Tes CPNS CAT 2014:Kawah Media. Jakarta.

#nakiitanaka : “semoga bermanfaat ^o^”